Dalam rangka pelaksanaan tugas DJKN di bidang piutang negara, DJKN
menyelenggarakan fungsi penghapusan piutang negara atas piutang instansi
pemerintah pusat dan pemberian pertimbangan penghapusan piutang daerah atas
piutang instansi pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaannya fungsi tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal
Kekayaan Negara dalam bentuk penyampaian usul penghapusan piutang negara untuk
ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Presiden atau Presiden dengan persetujuan DPR dan juga dilakukan oleh Kepala Kanwil DJKN dalam
bentuk pemberian pertimbangan penghapusan piutang daerah.
Pelaksanaan pemberian pertimbangan penghapusan piutang daerah oleh Kepala Kanwil DJKN merupakan suatu kegiatan yang berada
di dalam rangkaian kelanjutan proses yang tidak terpisahkan dari semenjak piutang daerah tersebut dinyatakan diterima pengurusannya oleh PUPN/KPKNL
sampai dengan piutang daerah tersebut dinyatakan sebagai Piutang Telah Dihapus Secara Mutlak
oleh Ketua/Anggota PUPN Cabang.
Rangkaian proses
tersebut adalah sebagaimana berikut:
1.Pengurusan piutang daerah yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN/ KPKNL
sampai dengan diterbitkannya PSBDT dalam hal piutang tersebut telah dilakukan
upaya penagihan secara optimal tapi tidak dapat tertagih;
2.Pemberian pertimbangan penghapusan secara bersyarat piutang daerah oleh
Kepala Kanwil DJKN atas dasar permohonan dari penyerah piutang berdasarkan
PSBDT yang telah diterbitkan oleh Ketua dan/atau Anggota PUPN Cabang;
3.Pemberian pertimbangan penghapusan secara mutlak piutang daerah oleh Kepala
Kanwil DJKN atas dasar permohonan dari penyerah piutang berdasarkan penetapan penghapusan
secara bersyarat yang telah lewat waktu dua tahun.
4.Penetapan Piutang Telah Dihapuskan Secara Mutlak oleh Ketua/Anggota PUPN Cabang terhadap piutang
daerah yang telah ditetapkan penghapusan secara mutlak oleh pemerintah daerah pemilik piutang.
Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menjaga agar proses tersebut dapat
berjalan dengan baik diperlukan suatu tata kelola yang tertib terkait dengan pelaksanaan
pemberian pertimbangan penghapusan piutang daerah. Untuk itu telah diterbitkan SE Dirjen KN Nomor 8/KN/2013 tentangTata Kelola Pemberian Pertimbangan Penghapusan Piutang Daerah.
SE Dirjen KN Nomor 8/KN/2013 tersebut dan aturan-aturan yang menjadi landasannya dapat diunduh di sini.
nomor Und-57/KN/2013 tanggal 11 September 2013 hal Undangan Rapat Pembahasan Mengenai Pengelolaan Piutang Daerah yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 September 2013; dan
nomor Und-58/KN/2013 tanggal 11 September 2013 hal Undangan Rapat Pembahasan Mengenai Pengurusan Piutang Daerah yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 September 2013;
bersama ini kami sampaikan bahan rapat terkait yang terdiri dari:
1. Briefing Sheet Rapat;
2. Draft RPP Tata Cara Pengelolaan Piutang Negara dan Piutang Daerah;
3. Matriks RPP Tata Cara Pengelolaan Piutang Negara dan Piutang Daerah;
4. Bagan Alur Piutang Negara;
5. Bagan Alur Pengleolaan Piutang Negara;
6. Bagan Alur Pengelolaan Piutang Daerah;
7. Bagan Alur Pengurusan Piutang Negara;
8. Draft RUU hasil Pembahasan dengan Panja DPR.
nomor Und-134/KN/2013 tanggal 25 Juli 2013 hal Undangan Rapat Panitia Persiapan RPP Pengelolaan Piutang Negara dan Piutang Daerah; dan
nomor Und-135/KN/2013 tanggal 25 Juli 2013 hal Undangan Rapat Panitia Persiapan RPP Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah;
bahwa akan diselenggarakan rapat pembahasan penyusunan RPP Pengelolaan pada hari Senin, 29 Juli 2013, dan RPP Pengurusan pada hari Selasa, 30 Juli 2013, berikut draft RPP dimaksud. Silakan unduh di sini.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengelolaan Piutang Negara dan Piutang Daerah
Matriks RPP Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah
Pembagian kualitas piutang menjadi empat, lima, atau berapapun, bukanlah tujuan utama penyusunan PMK penyisihan piutang tidak tertagih. Yang menjadi tujuan adalah pembenahan aset negara berupa piutang Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Dengan adanya kewajiban menghitung penyisihan piutang, setiap satuan kerja didorong untuk menata catatan piutangnya sehingga tahapan penagihan dari awal sampai dengan piutang tersebut lunas atau justru masuk kategori macet dan diserahkan ke PUPN, dapat lebih terpantau. Diharapkan, kelak tidak ada proses penagihan yang terhenti bertahun-tahun dengan berbagai kondisi seperti kondisi yang ada saat ini, di antaranya:
- tidak jelas akan ditagih ke mana/siapa,
- tidak jelas jumlah yang akan ditagih,
- ditagih tapi dengan cara yang membuat tagihan tersebut tidak dapat ditagih,
- upaya debtor retention, - tidak ditagih dengan alasan yang tertentu,
dan berkas penagihan dilihat apabila menjadi temuan pemeriksaan.
Pengukuran nilai penyisihan piutang tidak tertagih yang lebih mudah, kalaupun diperlukan oleh entitas pelaporan untuk menyajikan piutang dalam nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), adalah dengan menggunakan single percentage atau persentase tunggal yang dihitung berdasarkan:
- saldo piutang per tanggal neraca, atau
- nilai penjualan/pemberian produk (barang maupun jasa) yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai.
Hal ini berbeda dengan PMK 201 yang menyediakan beberapa persentase, yaitu 0,5%, 10%, 50%, dan 100%.
Penggunaan persentase tunggal atau berapa pun banyaknya persentase yang diatur dalam kebijakan akuntansi penyisihan piutang, dibangun dengan cara yang sama, yaitu dengan berdasarkan data historis piutang beberapa tahun. Dari penelitian awal terkait rencana rumus penghitungan penyisihan piutang yang akan digunakan untuk menghitung persentase penyisihan piutang kelak, diperoleh hasil yang beragam, baik ekonometrika atau pun rumus yang berbasis statistika. Sebagai contoh, terjemahan berikut sempat menjadi salah satu sumber.
Sambil menunggu data piutang beberapa tahun tersebut terkumpul dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, tentunya cara-cara lama yang kurang konstruktif atau kurang efektif, layak mengalami perbaikan. Bukan agar kebijakan akuntansi penyisihan piutang kelak lebih mudah dibuat, tetapi justru diharapkan tidak perlu dibuat; bukan dilatarbelakangi oleh keengganan, tetapi karena hasil penagihan piutang terealisasi seluruhnya.
Kualitas aktiva dalam praktik penyisihan aktiva berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, yang umum didengar adalah pembagian kualitas aktiva menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:
1. Lancar
2. Dalam Perhatian Khusus
3. Kurang Lancar
4. Diragukan
5. Macet
Saat penyusunan PMK No. 201/PMK.06/2010, kami sempat akan menggunakan "paket" yang terdiri dari 5 (lima) golongan ini. Sebelum memutuskan, maka dilakukan pencarian di manakah tepatnya penggolongan kualitas aktiva tersebut diatur untuk mengantisipasi pertanyaan dari berbagai pihak berkenaan dengan sumber yang kami gunakan dalam penyusunan PMK.
Kualitas Surat Berharga ditetapkan sebagai berikut: Lancar, Kurang Lancar, dan Macet (berarti ada 3 (tiga) golongan)
Pasal 24
Kualitas Penempatan ditetapkan sebagai berikut: Lancar, Kurang Lancar, dan Macet (berarti ada 3 (tiga) golongan)
Pasal 28
Kualitas Penyertaan Modal ditetapkan sebagai berikut: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet (berarti ada 4 (empat) golongan)
Pasal 30
Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet (berarti ada 4 (empat) golongan)
Pasal 39
Kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) ditetapkan sebagai berikut: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet (berarti ada 4 (empat) golongan)
Pasal 42
Kualitas Properti Terbengkalai ditetapkan sebagai berikut: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet (berarti ada 4 (empat) golongan)
Pasal 43
Kualitas Rekening Antar Kantor dan Suspense Account ditetapkan sebagai berikut: Lancar dan Macet (berarti ada 2 (dua) golongan).
Pasal 45
Ketentuan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) membedakan PPA terhadap Aktiva Produktif dan PPA terhadap Aktiva Non Produktif. Terdapat pengaturan cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif dan cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif. Cadangan umum mengatur tentang PPA kualitas Lancar, cadangan khusus mengatur tentang PPA kualitas Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
Dengan demikian, kualitas aktiva dalam PPA terhadap Aktiva Produktif ada 5 (lima) golongan, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet; sedangkan kualitas aktiva dalam PPA terhadap Aktiva Non Produktif ada 4 (empat) golongan, yaitu Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian kualitas aktiva yang paling sering digunakan dalam PBI tersebut adalah pembagian menjadi 4 (empat) golongan.
Apakah berhenti sampai si situ?
Tentu tidak, kami menggunakan cara yang sama atas seluruh peraturan penyisihan aktiva yang lain. Hasilnya sama dengan hasil penelaahan kami atas PBI di atas, yaitu pembagian kualitas menjadi 4 (empat) golongan merupakan pembagian yang paling sering digunakan dalam seluruh peraturan penyisihan aktiva (kami mengabaikan kemiripan jenis aktiva yang digolongkan dengan piutang Kementerian Negara/Lembaga yang jelas sulit dibandingkan).
Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, pembagian kualitas aktiva menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:
1. Lancar
2. Dalam Perhatian Khusus
3. Kurang Lancar
4. Diragukan
5. Macet
yang semula akan digunakan dalam PMK diganti menjadi kualitas aktiva dengan 4 (empat) golongan, yaitu:
1. Lancar
2. Kurang Lancar
3. Diragukan
4. Macet
sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK No. 201/PMK.06/2010.
Ketika kami menguraikan langkah pencarian dimaksud dalam rapat pembahasan rancangan Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen) yang menjadi Perdirjen No. PER-12/PB/2011 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Kualitas dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penerusan Pinjaman (ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2011), peserta rapat menyampaikan komentar bahwa pemilihan pembagian yang paling sering digunakan tersebut dikenal dengan: BEST PRACTICE.
Sesuatu yang baru kami sadari.
Secara letterlijk (atau harfiah) berarti praktik terbaik.
Istilah lain yang sering digunakan adalah praktik yang sehat atau sound practice. Pernah ditemukan bahwa best practice berarti praktik yang sehat; entah keliru menerjemahkan, karya klasik atau karena praktik akuntansi di Indonesia meng-adapt, bukan meng-adopt?
Apapun, semoga dapat menjadi motivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas.
Rekomendasi instansi pengawas keuangan negara agar pemerintah pusat menyusun kebijakan pencadangan piutang, yang kemudian diamanatkan kepada kami untuk menyusunnya, mulanya menjadi tanda tanya besar, bagaimana cara membangun persentase penyisihan piutang jika data piutang yang ada hanyalah data piutang macet yang sudah diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang atau kepada kantor pelayanan kami. Data tersebut tidak mungkin dapat digunakan untuk menghitung persentase penyisihan piutang Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang tidak tertagih. Jangankan untuk kepentingan penentuan persentase berjenjang sesuai tingkat ketertagihannya (yang kemudian diistilahkan dengan "kualitas piutang" dalam PMK Nomor 201/PMK.06/2010), untuk memperoleh single percentage pun data tersebut masih jauh dari persyaratan kecukupan data.
Dengan kondisi data yang demikian, sempat terlontar agar penyusunan kebijakan pencadangan piutang ditunda hingga beberapa tahun ke depan, menunggu terkumpulnya data piutang K/L yang diperoleh dari pelaksanaan inventarisasi piutang K/L sesuai amanat Pasal 1111 huruf f Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan (yang sudah diganti oleh PMK Nomor 184/PMK.01/2010). Namun dorongan untuk tetap bersegera menyusun kebijakan pencadangan piutang diperoleh berkesinambungan. Apa daya? Baiklah diupayakan biar nggak salah-salah amat. Yang penting diupayakan.
Setelah "tabrak sana-sini" dalam rangka mencari jalan untuk memperoleh persentase penyisihan piutang, akhirnya diputuskan untuk lebih memfokuskan penelahaan pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur penyisihan aktiva produktif, baik yang berbentuk peraturan, surat edaran, maupun surat keputusan. Berdasarkan hasil pencarian di internet, ketentuan terkait terbit sejak tahun 1993 sampai tahun 2007. Adapun ekstraksi persentase penyisihan aktiva dalam berbagai ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.
I.Pasal 4 Surat Keputusan Direksi BI Nomor: 26/22/KEP/DIR Tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
Besarnya penyisihan yang harus dibentuk sekurang-kurangnya sebesar:
a.0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar;
b.3% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai;
c.50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai; dan
d.100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai.
a.0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar;
b.3% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai;
c.50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai; dan
d.100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai.
Penggolongan Kolektibilitas Penyertaan:
Besarnya penyisihan yang harus dibentuk sekurang-kurangnya sebesar:
a.Lancar: penyertaan pada perusahaan yang dalam tahun buku terakhir Return on Assets sebelum pajak minimal 0,5% dan secara kumulatif perusahaan tidak rugi.
b.Kurang Lancar: penyertaan pada perusahaan yang dalam tahun buku terakhir Return on Assets sebelum pajak kurang dari 0,5% dan secara kumulatif perusahaan tidak rugi.
c.Diragukan: penyertaan pada perusahaan yang menderita kerugian secara kumulatif sampai dengan 50% dari modal disetor perusahaan yang bersangkutan.
d.Macet: penyertaan pada perusahaan yang menderita kerugian secara kumulatif lebih dari 50% modal disetor perusahaan yang bersangkutan.
1.Cadangan Umum: sekurang-kurangnya 1% dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah BI dan Surat Utang Pemerintah.
2.Cadangan Khusus ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
a.5% (lima perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus; dan
b.15% (lima belas perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan
c.50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
d.100% (seratus perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.
3.Cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk Piutang Ijarah yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
1.Cadangan Umum: ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu perseratus) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar.
2.Cadangan Khusus ditetapkan paling kurang sebesar:
a.5% (lima perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
b.15% (lima belas perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
c.50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan;
d.100% (seratus perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.
V.Surat Edaran BI Nomor: 7/3/DPNP Tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
(not applicable)
VI.Peraturan BI Nomor: 8/2/PBI/2006 Tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan atas Peraturan BI Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
1.PPAP Umum: paling kurang sebesar 0,5% (lima permil) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.
2.PPAP Khusus ditetapkan paling kurang sebesar:
a.10% (sepuluh perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
b.50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
c.100% (seratus perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.
VIII.Peraturan BI Nomor: 9/6/PBI/2007 Tanggal 30 Maret 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BI Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
Menyambung tulisan Perubahan Organisasi Piutang Negara, sekaligus mewujudkan satu langkah yang disebutkan dalam tulisan tersebut, blog yang semula bernama Klinik Piutang Negara ini, diubah menjadi @ PN & KNL (baca: at Pe-eN dan Ka-eN-eL, yang berarti: pada Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain) plus tambahan kalimat "Tulisan seputar Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain". Yah, secara, nama Direktoratnya 'kan sudah berganti dari Direktorat Piutang Negara menjadi Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain sehingga diperlukan penyesuaian supaya tugas dan fungsi kekayaan negara lain-lain juga dapat dituliskan dan dibahas dalam blog ini.
Sebagaimana namanya "Kekayaan Negara Lain-lain", yaa...isinya campur-campur, tidak sespesifik Piutang Negara yang menangani beragam permasalahan terkait piutang negara, yang apa pun permasalahannya, jenis asetnya tetap piutang. Dalam fungsi kekayaan negara lain-lain, ditemukan penanganan ragam permasalahan berbagai jenis aset, dari yang berbentuk kas, piutang, surat berharga, serta aset tetap yang belum dapat dikelompokkan dengan aset sejenisnya.
Jika dianalogikan dengan neraca Pemerintah sebagai berikut:
aset negara yang ditangani fungsi kekayaan negara lain-lain sebagian besar disajikan pada akun Aset Lainnya. Untuk detilnya, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010 sudah dapat diunduh dan dari LKPP tersebut kita dapat mengetahui aset atau harta apa saja yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan berapa nilainya.
"Sebagian besar disajikan pada akun Aset Lainnya"? Ya.
Ini juga berarti, ada kekayaan negara lain-lain yang disajikan pada akun yang lain. Sebagai contoh, Piutang pada Bank Dalam Likuidasi sudah disajikan pada kelompok akun Piutang.
Tetapi, bukankah tadi disebutkan bahwa dalam kekayaan negara lain-lain "...belum dapat dikelompokkan dengan aset sejenisnya"? Lalu mengapa Piutang pada Bank Dalam Likuidasi sudah dapat dikelompokkan dengan sejenisnya?
Tidak tahu bagaimana mulanya, hingga saat ini masih belum diketahui latar belakang penyajian tersebut. Diskursus mengenai hal ini dibicarakan sekali-sekali mengingat penguasaan tentang akuntansi pemerintah demikian langka di unit kami. Yang menjadi fokus adalah, upaya penanganan terbaik atas aset tersebut mengingat meskipun namanya Bank Dalam Likuidasi sehingga seluruh asetnya menjadi milik negara, tetapi belum 100% dikuasai oleh negara, serupa dengan aset yang ditangani oleh fungsi kekayaan negara lain-lain.
Selain Piutang pada Bank Dalam Likuidasi, jenis aset yang ditangani fungsi kekayaan negara lain-lain di antaranya adalah:
- aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- aset bekas milik asing/Cina;
- barang tegahan Ditjen Bea dan Cukai;
- barang muatan kapal tenggelam;
- barang rampasan;
- aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional; dan
- aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset.
Hmmm...itu jenis aset apa yaa?
Sedikit bocoran, misalkan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) merupakan aset Pemerintah Pusat yang dikuasai oleh perusahaan KKKS, seperti perusahaan minyak bumi Conoco Phillips. Aset yang berbentuk seperti apa sih, milik negara tetapi dikuasai perusahaan minyak bumi itu? Mengapa bisa jadi begitu? Ada berapa banyak dan berapa nilainya? ....dan sederet pertanyaan lainnya tidak mungkin dijabarkan dalam satu tulisan ini.
Kalau pada tulisanMengapa Blog Ini Dibangun disebutkan bahwa "...kita coba minta yang ahlinya ikut menulis", maka kali ini diubah menjadi: siapa saja yang tahu, mau menulis, dan tidak keberatan dipublikasikan.
Perubahan ini terjadi setelah menelaah buku Menuju Budaya Menulis: Suatu Bunga Rampai yang dieditori oleh Pangesti Wiedarti, Ph.D. yang berisi tulisan di antaranya sebagai berikut.
Wagiran dalam tulisan yang berjudul Implementasi Life Skills dalam Pembelajaran Menulis menyatakan bahwa menulis sebagai salah satu kemampuan yang diajarkan merupakan kegiatan yang sulit bagi banyak orang.
Siti Maslakhah dalam tulisan yang berjudul Menulis Tidak Semudah Membaca menyebutkan bahwa keterampilan menulis sebagai salah satu dari empat keterampilan berbahasa mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Meskipun pembelajaran menulis ini sudah diberikan sejak SMP, ternyata masih banyak yang mengeluhkan betapa sulitnya menulis atau mengarang. Kesulitan menulis di antaranya bersumber dari kepribadian, di antaranya malas untuk memulai menulis, takut atau khawatir hasil tulisannya tidak bagus, dan tidak mempunyai kepercayaan diri bahwa dia mampu membuat tulisan bagus.
Aprinus Salam dalam tulisan yang berjudul Praktik dan Problem Menulis di Indonesia menguraikan tentang kuatnya budaya lisan dalam masyarakat Indonesia. Sejauh yang dapat diamati, kebudayaan tulis-menulis di Indonesia masih didominasi oleh praktik budaya lisan. Hal ini berkaitan dengan proses sejarah kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri, dan dalam banyak hal didukung atau bahkan berimplikasi dalam praktik-praktik lain seperti praktik dalam bidang ekonomi,..., atau secara umum bagaimana masyarakat mengatasi persoalan hidupnya.
(Mungkin tulisan belakangan inilah yang dapat menjadi jawaban mengapa chatting dan social networking lebih dipihaki banyak orang meskipun terkadang menimbulkan ketidaktenteraman dari hasil update berita terkini itu.)
Kembali ke tema utama, yaitu Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain...disimpulkan bahwa:
Fungsi Piutang Negara menangani beragam permasalahan di bidang Piutang Negara;
Fungsi Kekayaan Negara Lain-lain menangani beragam permasalahan di beragam jenis aset yang belum dapat dikelompokkan ke jenis aset yang bersesuaian.
Sejak awal pembangunan blog, diniatkan agar setidaknya satu kali dalam sebulan ada tulisan yang bisa di-upload. Maka, di ujung bulan Agustus 2011 tetap diupayakan dapat meng-upload satu tulisan sambil mencicipi ketupat yang seharusnya dimakan besok, di hari Lebaran. Then, izinkan kami mengucapkan:
Ja'alanaLlaahu wa iyyaakum Minal 'Aaidiin wal Faaiziien
